Pernahkah muncul pertanyaan sederhana ketika kita menikmati jalan yang baik, penerangan di ruang publik, atau berbagai fasilitas umum lainnya: “Kalau hanya saya yang tidak membayar pajak, memang apa pengaruhnya?”
Sekilas, pertanyaan tersebut terdengar masuk akal. Jumlah penduduk sangat besar, sementara kontribusi satu orang tampaknya kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan negara. Tidak membayar satu orang tentu tidak akan membuat jalan langsung rusak atau sekolah seketika berhenti beroperasi.
Namun, persoalannya bukan semata-mata tentang seberapa besar dampak satu orang. Persoalan yang lebih penting adalah apa yang terjadi apabila cara berpikir tersebut dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan.
Dalam ilmu ekonomi, fenomena ketika seseorang tetap menikmati manfaat dari suatu fasilitas bersama tanpa ikut menanggung biaya penyediaannya dikenal sebagai free-rider problem, atau masalah penumpang gelap. Fenomena ini membantu menjelaskan mengapa fasilitas publik membutuhkan mekanisme kontribusi dari masyarakat agar dapat terus tersedia.
Membayangkan Masalah Free Rider lewat Transportasi Umum.
Bayangkan sebuah bus umum yang setiap pagi mengangkut puluhan penumpang. Agar kendaraan tersebut dapat beroperasi, tentu ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan: bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, gaji pengemudi, hingga biaya operasional lainnya.
Karena itu, setiap penumpang diwajibkan membayar tiket.
Suatu pagi, seorang penumpang memilih masuk tanpa membayar. Bus tetap berangkat seperti biasa. Ia tetap mendapatkan tempat duduk, menikmati perjalanan, dan tiba di tujuan bersama penumpang lain yang telah membayar.
Dari sudut pandang orang tersebut, keputusannya terlihat menguntungkan. Ia memperoleh manfaat yang sama, tetapi tidak mengeluarkan biaya.
Masalah baru muncul ketika perilaku tersebut menjadi kebiasaan dan semakin banyak orang mengikutinya.
Jika sebagian besar penumpang berpikir bahwa mereka bisa menikmati perjalanan tanpa perlu membeli tiket, pendapatan operator akan berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan operator untuk mempertahankan kualitas layanan.
Perawatan kendaraan mungkin dikurangi, fasilitas tidak diperbarui, dan frekuensi perjalanan dapat menurun. Pada akhirnya, penumpang yang membayar maupun yang tidak membayar sama-sama merasakan dampaknya.
Di situlah inti persoalan free rider: keuntungan individu dalam jangka pendek dapat menghasilkan kerugian bersama apabila perilaku tersebut dilakukan secara luas.
Mengapa Fasilitas Publik Mudah Mengalami Masalah Ini?
Persoalan free rider sangat erat kaitannya dengan karakteristik barang dan layanan publik.
Dalam ekonomi publik, barang publik secara umum memiliki dua karakteristik penting, yaitu non-excludability dan non-rivalry.
- Sulit mengecualikan seseorang dari manfaatnya
Non-excludability berarti seseorang relatif sulit dilarang menikmati suatu manfaat setelah fasilitas tersebut tersedia.
Contohnya adalah penerangan jalan. Ketika lampu penerangan sudah dipasang dan dinyalakan, manfaatnya dapat dirasakan oleh pengguna jalan secara umum. Pemerintah tentu tidak dapat dengan mudah mematikan lampu hanya karena seseorang belum membayar pajak.
Hal serupa dapat dilihat pada berbagai infrastruktur dan layanan publik lainnya. Jalan, sistem keamanan, fasilitas umum, serta lingkungan yang tertata merupakan manfaat yang pada tingkat tertentu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.
- Penggunaan seseorang tidak selalu mengurangi manfaat bagi orang lain
Karakteristik kedua adalah non-rivalry. Artinya, penggunaan suatu barang atau layanan oleh seseorang tidak selalu mengurangi kesempatan orang lain untuk memperoleh manfaat yang sama.
Misalnya, ketika seseorang menggunakan penerangan jalan pada malam hari, keberadaan orang tersebut tidak membuat pengguna jalan lain kehilangan manfaat penerangan.
Karakteristik seperti inilah yang membuat seseorang dapat berpikir, “Saya tetap bisa menikmati fasilitasnya meskipun tidak ikut membayar.”
Secara individual, keputusan tersebut mungkin terlihat rasional. Namun, jika terlalu banyak orang mengambil keputusan yang sama, sistem pembiayaan fasilitas bersama dapat mengalami tekanan.
Kalau Hanya Satu Orang yang Tidak Membayar, Memangnya Apa Dampaknya?
Kembali ke pertanyaan awal.
Jika hanya satu orang yang tidak memenuhi kewajibannya, dampaknya terhadap anggaran negara memang tidak serta-merta terlihat. Satu kontribusi yang hilang tidak akan membuat sebuah jalan langsung berlubang atau rumah sakit berhenti memberikan pelayanan pada hari berikutnya.
Akan tetapi, masalah free rider tidak terutama berbicara mengenai satu orang. Konsep ini berbicara tentang efek kumulatif dari perilaku yang dilakukan banyak orang.
Setidaknya ada tiga konsekuensi yang perlu diperhatikan.
Beban berpotensi bergeser kepada pihak yang patuh
Kebutuhan untuk membiayai fasilitas publik tetap ada meskipun sebagian orang tidak berkontribusi.
Ketika penerimaan berkurang, kebutuhan tersebut tidak otomatis ikut menghilang. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat melalui sumber penerimaan yang tersedia.
Dalam konteks ini, semakin banyak pihak yang memilih menjadi free rider, semakin besar tekanan yang dapat dirasakan oleh mereka yang tetap memenuhi kewajibannya.
Persoalannya bukan hanya mengenai nominal yang hilang, tetapi juga mengenai rasa keadilan dalam pembagian tanggung jawab.
Kualitas pelayanan publik dapat terdampak
Penerimaan negara memiliki peran dalam mendukung berbagai kebutuhan publik. Ketika kemampuan pembiayaan menghadapi tekanan, pemerintah harus menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Dalam kondisi tertentu, tekanan terhadap penerimaan dapat membuat sejumlah program harus ditunda, dikurangi, atau disesuaikan.
Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, keterbatasan pembiayaan dapat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, kualitas layanan, pemeliharaan fasilitas, maupun penyediaan berbagai kebutuhan publik lainnya.
Kepercayaan masyarakat bisa ikut melemah
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: kepercayaan.
Masyarakat pada dasarnya memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan. Ketika seseorang melihat orang lain tidak menjalankan kewajibannya tetapi tetap menikmati manfaat yang sama, dapat muncul pertanyaan, “Mengapa saya harus patuh jika orang lain tidak?”
Jika pemikiran tersebut menyebar, kepatuhan sukarela dapat ikut melemah.
Pada titik tertentu, persoalannya berubah dari sekadar kehilangan penerimaan menjadi persoalan sosial. Masyarakat mulai melihat kewajiban bukan sebagai tanggung jawab bersama, melainkan sebagai sesuatu yang hanya dibebankan kepada pihak yang bersedia mematuhinya.
Pajak Bukan Sekadar Transaksi Individual
Salah satu kesulitan dalam memahami pajak adalah manfaatnya tidak selalu dapat dilihat dalam bentuk hubungan langsung.
Ketika seseorang membayar pajak hari ini, ia tidak selalu bisa menunjuk satu fasilitas tertentu dan berkata, “Ini adalah hasil dari pajak yang saya bayarkan.”
Pajak bekerja dalam sistem yang lebih luas. Penerimaan dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara sesuai dengan ketentuan dan prioritas anggaran.
Karena itu, hubungan antara pembayaran pajak dan manfaat yang diterima tidak selalu bersifat satu banding satu.
Justru di sinilah konsep free rider menjadi relevan. Seseorang dapat tetap memperoleh manfaat dari lingkungan dan fasilitas publik meskipun kontribusinya terhadap pembiayaan fasilitas tersebut tidak sebanding.
Menjaga Sesuatu yang Kita Gunakan Bersama
Pada akhirnya, pertanyaan “Kalau saya tidak membayar pajak, memangnya kenapa?” tidak harus dijawab dengan anggapan bahwa satu orang yang tidak membayar akan langsung menyebabkan negara mengalami kerugian besar.
Jawaban yang lebih tepat adalah: satu orang mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi sistem bersama akan menjadi rapuh jika semakin banyak orang mengambil keputusan yang sama.
Bayangkan sebuah kendaraan besar yang digunakan bersama. Satu orang yang tidak ikut mengisi bahan bakar mungkin tidak membuat kendaraan berhenti. Namun, jika hampir semua orang berpikir bahwa orang lain saja yang akan membayar, kendaraan tersebut pada akhirnya akan kehabisan bahan bakar.
Begitu pula dengan kehidupan bernegara.
Pajak merupakan salah satu instrumen untuk membiayai kebutuhan bersama. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya persoalan hubungan antara individu dan negara, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat berbagi tanggung jawab atas berbagai kebutuhan yang manfaatnya dirasakan secara luas.
Dengan demikian, membayar pajak dapat dipandang bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan ikut menjaga keberlangsungan sistem yang digunakan bersama.
Sebab, fasilitas publik tidak hadir dengan sendirinya. Di balik jalan yang dapat digunakan, layanan yang tersedia, dan berbagai kebutuhan bersama yang terus berjalan, terdapat biaya yang harus ditanggung.
Dan ketika semakin banyak orang bertanya, “Kalau saya tidak ikut berkontribusi, memangnya kenapa?”, persoalan sebenarnya bukan lagi tentang satu orang.
Persoalannya adalah apakah kita masih bersedia menjaga sesuatu yang manfaatnya kita nikmati bersama.